Pesta Demokrasi, Pesta Uang

Oleh:  Moses Marxism Douw

Demokrasi secara umum menggambarkan bahwa bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi membuka warga negara berpartisipasi dalam proses demokratiasi, secara langsung dan melalui perwakilan.

Demokrasi dalam politik praktis sering dibincangkan sebagai kebebasan. Dalam asas kebebasan terdiri hanya kebebasan dari dan kebebasan untuk. Kebebasan dari akan mengacu pada, kebebasan dari hal yang menutupi kebebasan yang menyangkut  individu, sedangkan bebas untuk mengacu pada, kebebasan yang kita lakukan setelah kita bebas dari.

Demokrasi memberi ruang untuk setiap warga negara berkreatif, berintraksi, bersuara, berpendapat, dan berhak untuk memilih dan dipilih. Dalam pemilihan umum dan daerah setiap orang bebas untuk memilih serta di pilih, tanpa ada larangan.

Negara yang bentuk pemerintahannya presidential akan di pertemukan dengan masa jabatan atau masa kerja pembangunan negara. Begitupun juga tingkat Provinsi dan kabupaten, distrik, dan desa. Lebih khusus untuk jabatan politik yang sering diperjuangkan kandidat. Jabatan politik dalam pemerintahan dilaksanakan sebab, adannya batas kerja atau 5 tahun kerja dalam birokrasi swasta dan pemerintahan.

Dalam negara yang bentuk pemerintahan presidential membutuhkan sistem pemilihan yang teratur dan terstruktur demi lancarnya proses demokratisasi. Hal ini dilakukan hanya untuk perebutan jabatan politik, melalui sistem pemilihan umum dan daerah. Pelaksanaan pemilihan umum dan daerah merupakan pesta terbesar dalam proses demokrasi.

Pesta Demokrasi

Pelaksanaan pemilihan umum dan daerah, trennya di sebut dengan pesta demokrasi, enta itu secara demokrasi maupun perwakilan. Pada sebelumnya, demokrasi tak langsung adalah demokrasi dimana pejabat atasan hanya melantik, dan demokrasi langsung adalah pemilihan langsung dari masyarakat secara JURDIL dan LUBER.

Pada masa kepemimpinan Jokowi, pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan secara serentak di Indonesia atau sering disebut dengan Pilkada serentak. Pilkada serentak ini, tidak terlaksana secara utuh dan secara demokratis.

Pesta demokrasi secara serentak di seluruh Indonesia dinilai sangat buruk. Hal ini di nilai dari berbagai aspek. Aspek penyelengaraan pemilihan, perhitungan dan hasilnya. Susan Hyde pun mengemukakan beberapa faktor yang menghambat demokratisasi di Indonesia yakni: 1). Manipulasi pemilih (manipulasi demografi, penghilangan hak pilih, memecah dukungan oposisi); 2). Intimidasi; 3). Jual beli suara;  4). Penyesatan informasi;  5). Manipulasi kertas suara;  6). Coblos ganda; 7). Manipulasi dalam rekapitulasi; 8). Penggunaan pemilih semu;  9). Merusak kertas suara;  10). Pembajakan sistem teknologi informasi dalam pemungutan suara; 11). Pembajakan hak pilih; 12). Manipulasi hasil rekapitulasi suara. Faktor-faktor diatas ini sangat menghambat perkembangan pesta demokrasi pada  proses demokrasi di seluruh Indonesia.

Ada sebuah hal yang, sangat di bincangkan di publik adalah permainan Politik Uang (money politic) di lapisan masyarakat maupun TPS. Hal ini, sering saja disidangkan pada persidangan Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Oleh sebab itu, money politik di artikan sebagai pesta uang.

Pesta Uang

Pesta uang dikembangkan dari patologi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum tingkat pusat. Penyakit yang tercipta dalam pemilukada merupakan money politik atau berpesta pora dengan uang.

Dalam politik praktis terjadi berbagai faktor yang menghambat proses demokratisasi, yang pernah dikemukakan oleh Susan Hyde diatas ini. Yang ingin identifikasi dalam pembahasan ini adalah dimana terjadi pesta uang dalam pemilu dan pilkada.

Pesta uang adalah dimana kandidat yang sedang dicalonkan sering melakukan money politick secara besar besaran dalam wilayah pemilhanya. Sering saja menimbulkan sifat pembangunan daerah yang buruk, dengan perilaku money politik. Berikut ini dampak dari pesta uang dalam pemilukada:

• Ketergatungan

Dalam sistem sosial dan budaya rakyat Indonesia mendasari budaya serta nilai tersendiri. Kebudayaan yang menjaling seluruh aspek kehidupan dalam kebiasaan sehari-hari. Kebudayaan masyarakat Indonesia meliputi beberapa aspek yakni: Ekonomi, Politik, Budaya dan Sosial. Aspek kehidupan masyarakat Indonesia akan terpenuhi apabila berjalan lanjar dan aman. Aspek Ekonomi Politik dan budaya menjadi tolak ukur dalam politik Pilkada. Ekonomi masyarakat sangat di sayangkan sebab, ketergantungan sudah tercipta pada uang sebagai dasar hidup.

Dalam proses demokratisasi atau pilkada berlangsung selalu saja kecurangan politik yang artinya bahwa adanya Money Politic. Monei Politik di laksanakan dengan tujuan untuk menjual belikan suara. Pada hal, suara masyarakat secara umum mengambarkan sebagai suara dari hati nurani.

Tak kenal hukum dan tata pemilihan yang benar, kandidat membagikan uang kepada masyarakat untuk membayar suara demi kemenangan dalam pemilihan. Sikap dan perilaku seperti ini sangat baik namun, membuat masyarakat menjadi tergantung kepada sesama atau bupati serta pejabat terdekat mereka. Sangat kurang sehat politik yang dilakukan sebab, sistem ketergantungan ini sangat sulit untuk mengubah kembali.

• Kembalikan utang Politik

Pasca-pemilukada kebiasaan di setiap daerah di Indoesia, pada mulanya kepala daerah terpilih mengatur kebijaka dalam pembangunan daerah. Pembagunan daerah selama masa jabatanya. Ketika kita amati pembagunan daerah sering dilakukan hanya pemimpi yang terpilih secara demokratis. Dalam artian bahwa pemimpin itu terpilih dengan asar Jujur dan adil serta langsung, umum, dan bebas.

Sayangnya kepala daerah yang terpilih karena pesta uang. Uang yang menjadi tuan dalam kemenangan kepala daerah. Pada umumnya anggaran untuk pembangunan daerah selalu membayar kembali utang pollitik. Sifat demikian daerah tak berkembang pula tidak maju.

• Pencemaran Sistem Noken di Papua

Sistem noken merupakan sistem pemilihan yang dilaksanakan di Papua. Sistem pemilihan sering dilaksanakan di beberapa kabupaten di Pegunugan tengah Papua yakni dari Nabire-Timika hingga Wamena-Pegunungan Bintang. Pemilihan yang berpatut kepada budaya daerah itu masing-masing, pada sebelumnya. Budaya membagi bagianya dalam noken.

Sistem Noken dilakukan denga beberapa cara yakni ikat suara, hasil pemilihan isi di Noken dan lainya. Yang sering dilaksaaka di daerah pegunungan dengan cara ikat. Sistem ikat akan diputuskan oleh kepala suku untuk memilih salah satu kandidat.

Namun, hal ini pada prosesnya tidak berjalan dengan baik. Akibat money politic dalam pemilihan itu sendiri. Akhirnya kebiasaan ini menjadi darah daging masyarakat Papua pada umumnya. Setiap masyarakat Papua akan senang apabila Pilkada sebab para kandidat akan membagikan uang kepada masyarakat lebih khusus kepada kepala suku dan Kepala Desa.

Kebiasaan seperti demikian mejadi darah dan daging Orang Papua, tetapi pada umumya berdampak besar untuk daerah dan Negara. Mengapa hal ini membuat sistem noken tak bernilai di dunia luar dan dalam negeri, sebab proses demokratisasi di Indonesia sering terhambat dengan sistem noken tersebut.

Oleh karena itu, penulis juga sebagai orang Asli Papua dangat meyayangkan dengan kebijakan dan kebiasaan yang sedang terjadi ini. Pada umumnya hal ini sangat melanggar hukum negara yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilukada dengan Jurdil dan Luber. Kebiasaan demikian, dalam waktu ke waktu bisa kita merubah, khususnya demi mengubah ketergantunga dengan berbagai cara yakni: membuka kantor pemberdayaan masyarakat setiap Desa, membatasi dengan peraturan daerah, dan kebijakan mengkontekstualkan dengan daerah masing masing.