Abdi Desa versus Abdi Negara

Oleh: Gerakan Desa Bahagia (GDBa-APMD)

Birokrasi pada umunya adalah melayani masyarakat, mengurusi adminitrasi dan melakukan pembangunan (fisik dan non fisik). Pelayanan, admintrasi dan pembangunan kini tak berjalan dengan baik. Pada umumnya tidak berjalan, tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam legislasi dan birokrasi sangat teknokrat dan ber belit berlit. Lansir, Merdeka.com (10/08/16)

Ilmu birokrasi merupakan organisasi yang tersusun secara hirarkis dan memiliki unsur kerja masing-masing untuk melaksanakan tugas dan fungsi  dalam control public dan berdasarkan norma.

Sejalan dengan tujuan birokrasi pemerintahan adalah melaksanakan kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta menjunjung dan mengangkat harkat dan martabat yang sebenarnya dalam memberdayakan masyarakat secara hirarki.

Tujuan dari birokrasi kini hanya merugikan warga negara demi kepentingan. Sehingga banyak masyarakat selalu saja memandang bahwa birokrasi pemerintahan hanya menguntungkan pribadi, organisasi pemboros, tidak efisian, tidak resolusi dan tidak efektif. Tidak hanya demikian brokrasi pemerintahan di nilai penindas masyarakat miskin dan tak bermanfaat. (Analisis marx tentang negara, di Indonesia)

Hal ini terjadi karena adanya penyakit yang menguasai birokrasi. Dengan menganalisis beberapa penyakit birokrasi yakni, disefisiensi, kurang disiplin, hanya ambil gaji, suka korupsi dan lainya. Menjadi indikator dalam penyakit adalah sikap intelektual yang sangat lemah. (bisa cari masalah birokrasi)

Intelektual elit dalam sebuah jabatan menjadi indikator untuk merendahkan masyarakat sipil atau menindas masyarakat miskin di desa. Namun hal ini, kini sangat berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian hal ini menjadi sebuah kebiasaan dalam birokrasi.

Ketika kita amati dan analisis pendidikan seseorang juga merupakan tolak ukur dalam mengabdi di dalam sebuah jabatan. Penulis menganalisis bahwa banyak kampus yang hanya melahirkan mahasiswa menjadi pemimpin teknokrat. Teknokrat adalah pejabat tententu atau elit yang hanya menindas, mengambil keputusan dan melakukan pembangunan berdasarkan kemauan dan keinginan sendiri atau kelompok tertentu. Dan juga universitas negeri di Indonesia penghasil koruptor di Indonesia. Kata “Tasa Nugraza Barley”

Penulis menganalisis bahwa “kampus seperti IPDN, UGM, STPDN, dan kampus-kampus FISIPOL melahirkan lulusan teknokrat,” Sebab, Lulusan dari kampus diatas ini menjadi dalang penindas masyarakat, pembungkam, perusakan hutan dan penyakit birokrasi. Mereka adalah gula gula bagi masyarakat hanya untuk pembangunan setengah hati.

Dalam artikerl Tasa “ Kampus negeri seperti di atas ini dalang penghasil koruptor di Indonesia dan mencetus ranking lima negara paling koruptor di Dunia. Sehingga dia juga berkomentar universitas negeri dengan FISIFOL adalah pemasok utama koruptor di Indonesia.

Di Indonesia hanya ada sebuah kampus yang berlatar belakang kampus desa dan orang desa yang akan kembali ke desa, yakni STPMD “APMD”. Sebuah kampus desa satu satunya di Indonesia yang banyak meluluskan banyak kader pembangun desa, pengabdi desa dan pemberdaya masyarakat desa. Lulusan kini meluas di seluruh Indonesia dan banyak memperjuangkan hak rakyat, mengangkat suara rakyat dari organisasi pemerintahan desa dan supra desa di seluruh Indonesia. Sehingga lulusan kampus ini di katakana sebagai Abdi Desa.

Abdi Desa vs Abdi Negara

Secara harafiah abdi desa dan abdi negara merupakan arti yang sama namun beda dalam praktek di lapangan kerja di suatu intansi berdasarkan latar belakang pendidikan.

Pada sebelumnya kampus-kampus negeri di Indonesia melahirkan banyak kader negara yang memperjuangkan dan mempertahankan negara, bermental korup. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa beberapa kampus yang meluluskan intelektual bermental teknokrat korup. Dan pula kampus desa di Indonesia melahirkan dan menciptakan pejuang desa, pemberdaya desa, pembangun desa dan pembela desa.di Indonesia. (baca artikel Tasa, Universitas penghasil koruptor)

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 2013 tidak memberi kewenangan khusus kepada desa.  Hanya saja pada tahun 2014 mengesahkan undang undang desa No 6 Tahun 2014 untuk memberi desa secara kewenangan desa dan mengembalikan asal usul desa pada sebelumnya. Namun, yang menghasilkan undang-undang ini berasal dari mental korup dan tak berpihak kepada desa.

Posisi desa atau kampung di Indonesia pada saat ini pada dilema atas kebijakan dan intelektual bermental teknokrat yang di lahirkan  dari kampus teknokrat di Indonesia. Pengakuan atau kognisi dari pemerintah pusat ke perangkat desa tidak berjalan baik, sejalan dengan intervensi teknokrat di dalam kebijakan undang undang desa.

Oleh karena itu, kini adanya persaingan antara abdi desa dan abdi negara. Abdi negara yang lahir intelektual teknokrat memperjuangkan kepentingan negara, kelompok dan individu tanpa membangun dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa.  Sedangkan abdi desa hadir untuk meberdayakan, membangun, melayani dan mengangkat martabat serta asal usul masyarakat desa.

Ketika kita amati dana desa, tidak berjalan dengan baik sebab adanya intervensi supra desa serta intelektual bmental korup tadi dan tidak adanya pembinaan khusus dari intansi terkait untuk pengelolaan dana desa. kemudian hal ini menimbulkan apatisme dalam birokrasi teknokrat.

Ketika kita analisis, desa di anak tirikan dan tidak membela hak dan memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bisa berguna untuk masyarakat desa. Amati saja di Papua pemekaran darah sangat banyak namun tak sejahtera masyarakatnya serta organisasi pemberdayaan tingkat desa pun belum berjalankan . Dalang penyebab persoalan ini hanya dari pemimpin teknokrat yang lahir dari kampus abdi negara.

Oleh sebab desa di anak tirikan oleh pemerintah pusat dan daerah hadirnya pembela, pejuang desa atau abdi desa menjadi solusi untuk Indonesia. Abdi desa pasti merupakan pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat desa, dan lainya. Hal ini menjadi motivasi intelek desa untuk bersaing dengan abdi negara untuk memenangkan kejayaan desa di Indonesia, sebab negara ada karena masyarakat desa.

Penulis adalah mahasiswa Gerakan Desa Bahagia di STPMD “APMD” Yogyakarta