Jakarta, Papuacenter – Melalui Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan kawasan perbatasan di beberapa wilayah Indonesia yang secara khusus di Papua.
Sekalipun dalam implementasinya program dirasa belum maksimal, Komisi V tetap berupaya akan mengevaluasi program tersebut untuk menyukseskannya, dalam rangka mengentaskan kemiskinan di wilayah yang menjadi garis depan negara Indonesia.
“Komitmen DPR mendukung untuk hal itu, namun implementasinya yang kami kira belum maksimal,” tegas Yudi di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (28/7).
Dalam Rapat Paripurna DPR ke-35 Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016, parlemen sepakat membentuk Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 25 anggota lintas komisi.
Sementara itu, data Kementerian PUPR, alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan di Papua sebesar Rp 217,68 miliar. Dana tersebut dianggarkan selama kurun waktu tiga tahun dimulai dari 17 Desember 2015 hingga 6 September 2017. Hingga Mei 2016, tercatat perkembangan fisik baru mencapai satu persen dengan serapan anggaran mencapai 10,5 persen.
“Karena itu, DPR akan mengawasi besarnya dana daerah perbatasan. Komisi V telah mendorong Menteri PUPR untuk membangun rumah-rumah di perbatasan, membangun rumah khusus di Papua,” jelas Yudi. (Pc)
Komentar
Posting Komentar