Membangun Green Politik di Papua

Oleh: Moses Douw

Papua merupakan pulau yang di temukan oleh misioner dari Eropa. Penguasan Eropa melalui misi misionaris di Papua lebih memperluas dan memperkenalkan kepada dunia bahwa diujung timur terdapat pulau Irian Jaya (Nugini) sekarang Papua. Seiring dengan perkembangan dunia yang begitu pesat kemudian Netherland dan Jepang menguasai Papua hingga tahun 1963 dan kemudian Tanah Papua di aneksasi dalam Indonesia.

Dari pangkuan ke pangkuan, secara tak langsung setiap kali penjajah masuk ke tanah Papua sangat perbeda, pembagunan dan perkembangannya pun. Sepata demikian banyak ditekankan oleh orang Papua sendiri sebagai pelakunya.

Sejak Belanda menguasai Papua ketika itu melakukan pembangunan yang manusiawi sebab, pembangunan saat itu tak berpengaruh dengan ekosistem disekitarnya atau di sekitar wilayah pembangunan. Tetapi ketika Papua setalah menginjak kaki ke Pangkuan Indonesia sangat di kuras oleh Kapitalis Indonesia dan asing atau biasa di sebut dengan kapitalisme guncang bumi Papua. Namun tak hanya ekosistem yang hilang musnah tetapi juga manusia Papua juga mulai di musahkan dengan berbagai cara oleh Indonesia, lebih sering disebut dengan Pemusnahan Etnis Melanesia di Tanah Papua (Baca Buku: Pemusnahan Etnis Melanesia).

Ketika kita lebih merenungkan tentang pembangunan di Papua, anehnya sementara membangun Papua, namun sementara itu beberapa mekanisme yang di praktekkan dengan jalur lain dengan tujuan mengancurkan berbagai isi bumi dari Tanah Suci Papua. Praktek kolonial yang kini kita kenal antara lain diantaranya menguasai Tanah, mengeksplorsi, mengintimidasi dan terjadi pencemaran ekosistem, sosial, politik, ekonomi dan lainya di Papua sehingga kita merenungkan pembangunan di Papua adalah Pembangunan dualisme.

Pembangunan dualisme terjadi ketika pembangunan di Papua dengan dua tujuan yang berbeda, yang kini di praktekan ini. Misalnya berbagai media di Indonesia mengabarkan bahwa Papua itu dalam Pembangunan (Pembangunan Pendidikan, Politik, Ekonomi, sosial budaya, dan Pembangunan fisik dan non fisik). Itu pandangan baik yang mereka kabarkan melalui kabar berita di Indonesia. Tetapi ada sisi yang negatifnya bagi orang Papua dan alam Papua. Contoh di Bidang Pendidikan Pemerintah kirim Guru Kontrak banyak ke Papua, tapi kenyataannya di ajarkan hanya pendidikan Politik Indonesia, lalu pelajaran yang lain? Di Bidang Pembangunan fisik, membuat jalan. PT yang masuk membangun daerah dengan tujuan sebagai berikut: 1) Membangun daerah yang belum terisolasi. 2) Mencari lahan kosong bagi mereka untuk menempati. 3) Membuat rumah di lahan-lahan kosong dan datangkan berbaga masyarakat dari luar Papua. 4) Mencari dan Mengambil rempah-rempah dari Hutan Papua. 5) Mencari dan mengambil Emas Papua. 6) Mengeksploitasi hutan Papua secara bertahapan. 7) Membangun dengan sewenang. 8) Membunuh orang Papua yang melawan akan pembangunan sewenang atau melawan PT.

Hal diatas ini merupakan bagaimana Praktek pembangunan yang dualisme di Papua. Orang Papua yang tertindas selalu berfikir bahwa “kalo mau bangun harus sesuai dengan suara rakyat dan tak harus menggagu hutan dan berbagai isi dari Pulau Papua itu”. Karena sesuai dengan kesepakatan bersama Birokrasi dan militer hal demikian tak terungkap dari mulut orang Papua.

            Hal demikian sangat tak berhukum bila di Negara lain, sebab karena di Indonesia semua itu benar, yang salah juga benar. Dengan itu bagaimana peran pemerinah dalam hal ini, dengan adanya otonomi seharusnya pemerintah lebih mengembalikan seluruh kewenangan dari pusat ke daerah, seperti hak ulayat. Seluruh tanah di kuasai oleh ketua atau kepala suku setiap daerah namun semuanya di kuasai negara mulai tanah hingga pemerintahan. Sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tak seimbang. Misalkan di Kalimantan “seseorang memiliki tanah ketika mendapatkan ijin dari kepala suku, Yogyakarta dan sekitarnya tanah di miliki oleh pemerintah daerah tak ada hak milik, dan sebagainya. Ini menjadi contoh ketidakseimbang dalam mengurus pertanahan di Indonesia”. Hal demikian kita merenungkan terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada apa Indonesia di Papua. Apakah ingin membangun atau mau eksploitasi?

Ekosistem yang ada habis di ancam Kapitalis atas dasar sikap Politik Indonesia diatas Tanah Papua mulai dari kota hingga hutan. Daerah perkotaan di Papua secara umum secara merata di kuasai dengan pembangunan toko-toko dan rumah. Tak ada ruang bagi penghijauan apalagi hutan Papua dalam proses penghabisan oleh kapitalis Indonesia guna menanam kelapa sawit yang sebelumnya masyarakat Papua tak kenal itu. Sehingga tempat untuk menghasilkan air pun susah dan juga semua ekosistem, Hewan, Manusia menjadi tujuan utama bagi kapitalis Indonesia dalam tujuan buruan Indonesia.

Oleh sebab Papua masih belum seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya maka seharusnya apa yang harus membangun atau apa pentingnya membangun Green Politik di Papua? Green merupakan kata Bahasa Inggris dalam artinya bahwa hijau. Sedangkan Politik dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai penjaga bumi untuk membangun relasi yang menyelamatkan antar manusia dan bumi ini. Secara umum bahwa Green Politik adalah bagaimana sikap dan peran manusia atau Pemerintah dalam menangani kehijauan kota demi mengatasi pemanasan Global. Ini merupakan politik globaisasi yang peranaan pentingnya bercabang kepada kita di manasaja kita berhabitat.

Dengan menyimaknya pentingnya Membangun Green Politik di Papua seharusya Pemerintah atau suatu Intasi harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan berikut ini:

1.    Pemerintah Papua harus menata kota.

Penataan kota merupakan keharusan dalam pemerintahan untuk menciptakan kota yang tata letak atau pola kota yang baik. Kota akan mendapatkan nama baik ketika tata kota tertib dan baik. Tata kota yang baik adalah bagian dari Good Governance atau pemerintahan yang baik. Sangat baik dipraktekkan oleh beberapa pemekara kabupaten baru di Tanah Papua. Seperti Kabupaten Dogiai yang lembahnya yang sangat baik untuk membentuk tata Kota yang baik dan beberapa kabupaten yang lain. Memang sangat terlambat bagi kota atau kabupaten yang lama ini. Seperti kabupaten Merauke, Jayapura, Wamena, Timika, Paniai, Nabire, Biak, Manokwari dan Sorong.  Menata kota biasanya mempelajari bagaimana kita menetapkan Pasar, Terminal, Rawah, Hutan, Sawah, Selokan, Kali, Rumah sakit, Hotel, Alun-alun dan Pusat Kota.  Jadi menata kota berdasarkan hierarki di Pusat Kota seharusnya apa yang harus Bangun? Lalu lapisan yang setelah kota seharunya apa? Permukian harus Bangun di Lapisan Berapa? Dan begitu sampai di Hutan. Ini adalah tata kota yang baik dari Kota hingga di Hutan.

2.    Pemerintah Papua harus mendirikan beberapa Alun-alun Kota.

Alun-alun  merupakan tempat umum yang disedikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya atau warga negaranya. Alun-alun ini memiliki multifungsi, salah satu fungsi adalah menyediakan kepada masyarakat atau Warga untuk bagaimana mereka memanfaatkan untuk mengambil Hiburan. Tempat seperti ini perlunya meyiapkan berbagai prasarana ataupun tidak. Tujuannya agar menghibur masyarakat dari Penyedian tersebut. Bisa kita ambil contoh kota-kota yang menyediakan Alun-alun seperti : Yogyakarta, Malang dan  Jember dan lainya. Menyediakan alun-alun bukan lagi hanya itu namun bagaimana kita menanam beberapa Pohon diantara Alun-alun. Agar terjaga dari berbagai Oksigen yang kotor serta menjaga Kehijauan Kota.

3.    Pemerintah harus Menyisakan Hutan di Tengah Kota

Perkembangan kota di dunia ini sangat di perhatinkan, kota-kota yang kini berkembang ini memiliki pertumbuhan kota yang sangat signifikan dalam hal ini pembangunan hotel dan toko yang begitu mewah meskipun itu tak memikirkan dampak terhadap kita manusia dan Bumi ini. Ketika kita memperhatikan kota-kota di Bumi ini  manakalah pemerintah menyediakan Hutan kota dalam hal ini menyimpan oksigen sebagai pengganti karbon dioksida. Kita bisa saksikan karena tak ada Hutan dan penghijauan maka terjadi Polusi Udara dimana saja. Seperti Jakarta yang selalu meyelimuti polusi udara, polusinya bagaikan embun di Pagi hari. Ini merupakan kota yang belum terarah dan teratur baik sehingga hal ini bisa berdampak juga kepada manusian dan lainya.

4.    Pemerintah harus Tanam Pohon di Seberang Jalan.

Sekilas penjelasan dari atas ini sangat berkaitan dengan bagaiamana kita menanam pohon di ruas jalan yang kosong. Banyak kita bisa manfaatkan sebaigai tempat untuk menempatkan untuk menanam Pohon. Salah satunya adalah kita bisa memanfatkan ruas jalan. Misalnya sebuah jalan merupakan dua jalur. Garis tengah kita bisa manfaatkan untuk menanam pohon sesuai dengan ukuran jalan. Hal ini mendapatkan dua manfaat bagi kita, yakni bisa mendapatkan nama terbaik sebagai kota hijau dan sebagai menangani persoalan global atau pemanasan dan banyak lagi manfaat bagi kita.

5.    Pemerintah Perhatikan pembangunan Hotel

Untuk menciptkan kota salah satunya membangun hotel, home stay, Apartement dan lainya. Kota akan berkembang dan banyak pengunjung apa bila banyak hotel, pariwisata dan lainya. Karena pengunjung kota akan memanfaat kota dengan potensi yang dimiliki kota itu sendiri. Selain dari itu, tempat tinggal merupakan tujuan utama bagi penunjung kota. Maka itu, untuk membangun Hotel apa yang seharusnya atau langkah apa yang kita lakukan untuk mengurgi masalah lingkungan yang kini polemik Dunia. Dari tulisan ini saya memberikan pandangan  dalam membangun Hotel dan Rumah Penginapan lainya. Hotel atau tempat tinggal lainya harus bangun di Arah barat dari kota Anda. Mengapa demikian? Hal ini sangat mudah untuk di jawab. Karena, bila kita membangun Hotel atau penginapn yang berskala tinggi di bagian timur kota maka akan terganggu metabolisme tubuh manusia karena matahari yang sebenarnya meneragi para masyarakat atau warga akan di pele dengan berbagai Hotel berskala tinggi. Dan banyak lagi dampak negatif yang lingkungan masyarakat politik mendapatkan dari pembangunan hotel di Bagian timur Kota.

6.    Hijaukan kota

Masalah lingkungan politik merupakan teori baaru yang beberapa negara telah dipraktekannya. Desain kota yang baik oleh pemrintah akan memberi efektif dalam membangun Infrastruktur sebagai tanggung jawab negara dalam kota di setiap daaerah sebaba negara tidak hanya ibu kota. Maka, perlunya negra dalam menangani berbaga kepeluan politik lingkungan sebagai campur tangan dalam pembangunan berkelanjutan yang kepentinganya kebanyakan rakyat. Pembangunaan sangat diperluhkan pula dengan kebijakan yang mengkaitkan itu agar pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah selalu terbagi dua jalur yakni kebijakan yang menyelmatkan dan tidak menyelamatkan. Kebijkan yang meyelamatkan tidak dominan dari pada kebijakan tidak meyelamatkan. Kebijakan meyelamatkan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana kebijakan pemerintah tak melayani kapitalis atau memberdayakan ekonomi lokal serta membangun lingkungan politik yang hijau. Sedangkan kebijakan tidak menyelamatkan adalah kebijakan yang menghancurkan lingkungan, mengeksploitasi, dan melayani kapitalis untuk mengeksplorasi untuk SDM dan lainya. Maka seperlunya kota sebagai tempat pemusatan berbagai kegitan masyarakat akan membuat kota polusi apalagi ketika ada pabrik, akan membawa polusi yang berskala besar. Sehingga kota bisa jadi kota polusi. Maka perlunya, kebijakan yang jelas dan membuat kota jadi hijau di tengah perhotelan yang tinggi. Kita tahu bahwa kota hijau akan memberi dampak yang baik. Itulah yang di perlu dalam pembangunan kota.

Hal ini pernah juga tekankan oleh Anthony Giddens bahwa globalisasi mampu menghadirkan demokrasi yang sebenarnya menghendaki adanya perhatian pemerintah terhadap ekologi serta dalam kebijakan pemerintah. Demokrasi hijau yang disebut sebagai ekodemokrasi atau biokrasi. Green Politik kemudian menjadi isu politik yang krusial dengan pembekalan kesadaran bahwa membiarkan kerusakan ekologis. Sebagai manusia pelanggaran terhadap lingkungan sangat diperhatinkan karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh sebab itu, pandangan lingkungan politik sangat berperan penting, sesunghuhnya dalam berbagai regulasi politik yang berkaitan dengan kebijakan yang menyelamatkan lingkungan dan berbagai ekologi yang terdapat di bumi ini. Salahsatunya melihat menipisnya lapisan ozon yang lingkungan hidup yang berefek global memerlukan perhatian terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan yang seharusnya dimulai dari jajaran terkecil yakni individu, keluarga, RT, Desa, Kabupten, Provinsi dan Negara. Untuk mengatasi berbagai masalah lebih baik lagi apablia mengadakan partai yang memperjuangkan Politik Hijau sebagai jembatan dari masyarakat dan negara dalam menangani persoalan Lingkungan Politik atau untuk mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat di bidang lingkungan hidup.