Langsung ke konten utama

Pilkada 2018, Kapolres Mappi Kunjungi Panwaslu dan Harap Tercipta Sinergitas Yang Terbaik

Mereka, Salah Memahami Kepedulian Pemerintah untuk Papua


*** Organisasi-organisai Kemerdekaan Papua
Tarik ulur isu Papua merdeka, sejak kelahirannya organisasi ataupun kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai nasionalis Papua, hingga kini belum juga tuntas.

Konon menurut sejarah, perseteruan ini dimulai sejak tahun 1962-an. Sesaat sebelum masa kepenjajahannya atas Papua harus berakhir dikarenakan desakan politik, tuntutan warga Papua dan warga Indonesia lainnya, serta tuntutan dunia internasional, mungkin masih demi kepentingan politiknya, Belanda saat itu sempat mendeklarasikan pendirian Negara Boneka yang didukung oleh sebagian kecil warga Papua yang berhasil dihasutnya.

Mungkin dari situlah, yang meskipun pada akhirnya usaha Belanda tersebut gagal, organisasi ataupun kelompok-kelompok yang bertujuan memisahkan Papua sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pun mulai bermunculan.  Mungkin dari situlah, organisasi-organisasi seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka), WPNCL (West Papua National Liberation for Coalition), NRFPB (Negara Republik Federasi Papua Barat),  dan organisasi-organisasi lainnya hingga ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) sebagai organisasi terbaru yang dalam kepentingan politiknya bertujuan memisahkan Papua dari NKRI ini pun bemunculan.

** Sepak Terjang Perjuangannya
Dalam perjuangan mencapai tujuannya, organisasi-organisasi pejuang kemerdekaan Papua (Penidistegrasian dari NKRI) tersebut berjuang dengan beragam cara. Mulai dari menghasut warga, hingga demontrasi-demontrasi yang rusuh. Mulai dari menyusup dalam pemerintahan, hingga membentuk militan-militan bersenjata yang bermukim di gunung-gunung. Mulai dari mengkampanyekan keinginannya di dalam negeri, hingga mengkampanyekannya di luar negeri.
Semua itu mereka lakukan hingga hari ini. Hanya saja, sayangnya mereka lakukan semua itu dengan menghalalkan segara cara dan tanpa memperhatikan etika-etika kebenaran. Dengan tanpa rasa malu, mereka menghasut warga. Dengan sikap penuh arogan, mereka melakukan demontrasi-demontrasi yang berakhir rusuh dan ricuh. Dengan jiwa yang kejam, mereka menembaki aparat yang sedang bertugas. Lebih dari itu, bahkan mereka menembaki warga biasa yang tidak tahu apa-apa. Mereka merampoki senjata-senjata aparat dan membakari honei-honey warga. Sungguh cara yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan norma.

Selain itu, ke dunia luar, di luar negeri dan di dunia internasional, mereka menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Mereka menyebarkan isu bahwa di Papua terjadi Genocide, yang senyatanya tidak pernah terjadi. Mereka menyebarkan isu di Papua sering terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) oleh aparat dan pemerintahan, yang senyatanya tidak demikian. Mereka menyebarkan isu bahwa pemerintahan Indonesia melakukan penindasan terhadap warga Papua, yang senyatanya hal itu hanyalah isu belaka.

** Kebijakan Pemerintah yang mereka tidak/salahpahami
Kebijakan Pemerintah selama ini, tidaklah mereka (aktivis organisasi-organisasi Papua Merdeka) pahami, atau setidaknya, telah salah mereka pahami. Apapun kebijakan pemerintah, selalu dipandang sebelah mata oleh mereka. Kebijakan pemerintah, selalu dianggap salah oleh mereka.

Hal ini, ibarat sebuah cerita. Di suatu pasar, ada dua orang –bapak dan anak- dan satu ekor keledai muda yang dimiliki mereka, yang mana tindakan ayah adan anaknya tersebut selalu dipandang salah oleh masyarakat di pasar tersebut. Apabila sang bapak dan sang anak tersebut berjalan bertiga dengan keledainya, sebagian masyarakat di pasar akan menggunjingnya dengan gunjingan, kenapa si bapak dan si anak itu begitu bodoh, punya keledai, tapi tidak ditunggangi. Di lain hal, bila si bapak dan si anak tersebut menunggangi keledai mudanya berdua bersama-sama, sebagian masyarakat pasar akan menggunjing, kenapa si bapak dan si anak itu begitu tega, keledainya masih muda tapi ditunggangi oleh berdua. Di lain hal pula, bila si bapak itu berjalan sedangkan si anak saja yang menunggangi keledai mereka, sebagian masyarakat itu akan menggunjing, kenapa si anak itu tidak punya etika, membiarkan bapaknya berjalan sedangkan ia enak-enak di atas keledai. Di lain hal juga, bila si bapak yang menunggangi keledainya, sedangkan si anak berjalan kaki, maka sebagian masyarakat di pasar itu akan menggunjing, kenapa si ayah itu begitu tega, membiarkan anaknya jalan, sedangkan ia enak-enak di atas keledai. Di lain hal juga, bila si bapak tadi dan si anak tadi berjalan kaki dua-duanya, kemudian keledainya itu mereka pikul, masyarakat di pasar itu akan menggunjing, betapa bodohnya mereka berdua (si bapak dan si anak), keledai itu untuk ditunggangi, kok malah mereka pikul.
Walhasil, dari cerita tersebut, bisa ditarik hikmah bahwa apapun yang dilakukan oleh si bapak dan si anak tadi dengan keledainya, akan ada yang selalu memandang mereka salah. Begitu pula dengan kebijakan Pemerintah terhadap Papua ini, terkadang selalu dipandang salah oleh mereka (aktivis organisasi-organisasi Papua Merdeka).

Bagaimana tidak, Pemerintah memberikan kebijakan Otsus (Otonomi Khusus), jangankan berterimakasih, mereka malah salah memahami.

Bagaimana tidak, Pemerintah menggalakkan percepatan pembangunan Papua melalui UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat), jangankan berterimakasih, mereka malah salah memahami, atau bahkan mereka malah ada yang menghambat upaya tersebut.

Bagaimana tidak, Pemerintah menugaskan para aparatnya untuk menjaga keamanan, mereka malah menembakinya, yang kemudian kalau mereka dibalas, mereka akan berteriak aparat melakukan pelanggaran HAM.

Bagaimana tidak, Pemerintah memberikan bantuan layanan kesehatan untuk mereka, tapi mereka malah menyebarkan isu genocide. Bagaimana mungkin Pemerintah yang memberikan kebijakan pelayanan kesehatan, yang itu artinya ingin warga-warganya di Papua sehat-sehat, malah dikatakan genocide ?

Bagaimana tidak, Filep Karma tahanan politik yang kini mau dberi grasi oleh Presiden, jangankan berterimakasih, malah menolaknya.

Ah sungguh mereka ini tidak paham, atau setidaknya selalu salah memahami Pemerintah. Semoga saja mereka akan segera sadar. Semoga saja mereka segera turut membantu Pemerintah membangun Papua kita ini. Semoga sajamereka segera turut membantu Pemerintah mencerdaskan Papua kita ini. Semoga saja, amin... !!!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lagu Kebangsaan West Papua, Hai tanah ku Papua (lirik)

Oleh: Moses Douw Hai tanah ku Papua, Kau tanah lahirku, Ku kasih akan dikau sehingga ajalku. Kukasih pasir putih Dipantaimu senang Dimana Lautan biru Berkilat dalam terang. Kukasih gunung-gunung Besar mulialah Dan awan yang melayang Keliling puncaknja. Kukasih dikau tanah Yang dengan buahmu Membayar kerajinan Dan pekerjaanku. Kukasih bunyi ombak Yang pukul pantaimu Nyanyian yang selalu Senangkan hatiku. Kukasih hutan-hutan Selimut tanahku Kusuka mengembara Dibawah naungmu. Syukur bagimu, Tuhan, Kau berikan tanahku Beri aku rajin djuga Sampaikan maksudMu. watching here   source: http://phaul-heger.blogspot.com/2012/02/lagu-kebangsaan-hai-tanahku-papua.html

Mob Papua : Nene vs Cucu

Nene dan cucu laki-laki duduk cerita-cerita : Cucu :  " Nene katanya laki dan perermpuan itu tdk boleh tidur sama-sama ka ? Nene : "  Iyo...to Bahaya skali Cucu  : " kenapa jadi ? Nene :" Karena dilarang agama kecuali dong 2 su nikah, nti kalu hamil bagaimana ? Cucu : " Oh..klu bapak dan mama tidak apa2...ee........klu begitu sya sekarang malas tidur lagi dengan nene. Nene : " Bah...knapa jdi ko sudah tdk mau tidur lagi dengan nene ? Cucu : " malas saja to....!!......nanti  nene ko hamil lagi........... hahahah...dilarang senyum2.../////????????.

Dilema Seorang Wanita Papua: Antara Garuda atau Cenderawasih

“Melelahkan”, itu kata yang saya ucapkan ketika seorang teman kampus saya bertanya pendapat saya tentang konflik di Papua. Pertanyaan tersebut saya pikir wajar terucap melihat tersebarnya berita kembali beraksinya OPM, atau yang selalu dibahasakan sebagai “Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)” yang dianggap merongrong kedaulatan Indonesia di Papua, dan ketika ada wanita Papua berada di jantung wilayah Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, maka pertanyaan-pertanyaan mungkin akan muncul. Apakah di hati saya “merah-putih” atau “bintang kejora”? Apakah saya memilih Garuda atau Cenderawasih? Apakah saya merayakan 17 Agustus atau 1 Desember? Apakah saya memilih Garuda atau Cenderawasih? Memang tidak ada pertanyaan eksplisit mengenai hal tersebut, tapi pertanyaan-pertanyaan “menjurus” untuk mengetahui apa pilihan saya dalam konflik di Papua pernah dilontarkan beberapa teman saya. “Kau beruntung tidak lahir di daerah konflik” kata saya dalam hati bila ada pertanyaan yang “menjurus” ters...