Desa Membangun Indonesia (Resensi Buku: GG di Desa)

Judul: Membangun Good Governance di Desa.

Editor: AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko

Penerbit: IRE Press Yogyakarta

Tahun Terbit: 2003

Halaman: 199+xxxii+Cover, hlm 14 x 21 cm

Judul Resensi: Desa Membangun Indonesia

Resensator:  Moses Douw

Berbicara tentang perencanaan dan pembangunan tak juga luput dari sejarah, khusus sejarah Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hanya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, berarti bahwa tidak sepenuhnya teratur dan sejahterah. Dengan demikian, jaman orde baru sangat dikuasai oleh pusat atau pemerintahan otoriter. Negara Indonesia bagaikan negara yang dipimpin oleh kerajaan yang mana semuanya diatur dari raja. Dengan itu, tak ingin kalah dengan sifat pemerintah yang bersifat sentral maka pada tahun 1998 terjadi perlawanan dengan kaum desentralisasi atau kaum yang terjajah oleh rezim otoriter. Maka dengan itu, terjadi pertukaran sentral menjadi desentral. Dalam buku ini, secara umum mengambarkan tentang pemberian kewenangan atau desentralisasi menjadi tujuan utama di setiap daerah. Dengan tujuan untuk menjamin kebebasan bersuara dan berekspresi secara demokrasi dalam pembangunan mejuju Indonesia yang berintegritas.

Oleh sebab demikian, dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana merebut dan mengambil peluang dari desentralisasi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan proses manfaat  yang bisa diperoleh serta dalam asas dan tujuan untuk memperjuangkan good governance di desa. Dengan desentralisasi atau pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah akan membaik sebab disanalah yang akan terjadi perubahan serta bagaimana  terjadinya berjalanya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik akan terwujud dari desa melalui good governance dan didorong dengan kemampuan yang baik serta kinerja yang selanjutnya di sebut transparansi, akuntabilitas dan responsivitas pemerintah lokal. Hal ini akan terwujud adanya desentralisasi dan otonomi daerah di setiap daerah.

       Melalui buku ini, memberi suatu pengetahuan dasar bagi pembaca agar, di waktu pembaca menjadi sorang pejabat maka apa yang kita lakukan. Misalnya, bagaimana memimpin desa atau pemerintah daerah berdasarkan Adat dan lokat sebagai mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat; melaksanakan pembuatan kebijakan berdasarkan adat; suatu daerah bisa berbasis daerah berdasarkan kearifan lokal dalam proses demokratisasi dalam dunia politik dan melaksanakan proses demokrasi  berdasarkan lokal atau sesuai dengan budaya daerah itu sendiri. Seperti di Papua (sistem noken).

Namun, pastinya buku atau isi dari buku ini juga merupakan kelemahan dan kelebihan. Tetapi dalam hal ini hanya memeriksa kelemahan dari desentralisasi itu sendiri. Pemahaman terhadap otonomi desa atau desentralisasi sangat kurang sehingga sistem kedaerahan terpakai hingga nasional; kadang lahirlah bos-bos kecil dalam suatu daerah dengan atas namakan adat dan budaya dan persoalan semacamnya. Kelebihan adalah menungkapkan berbagai persoalan atau ketiakwajaran dalam pemerintah desa dan memberikan solusi serta jalan alternatif bagi pemerintah desa.

Dengan banyak persoalan ditingkat lokal, seperti ketidakberjalannya pelayanan, pembangunan tidak merata, kurang jelas dalam sistem pengunaan uang (transparansi) sebagai dasar pembangunan, dan persoalan lain yang mengakibatkan sehingga masalah dalam suatu pemerintahan atau intansi. Maka perlunya, organ lain (luar pemerintahan) sebagai menangapi persoalan yang terjadi sebagai rekomendasi dari rakyat, misalnya seperti adanya LSM, DPR dan lainya.

Masyarakat sipil merupakan kekuatan politik yang sangat kuat dalam suatu, persatuan, biasanya masyarakat sipil juga merupakan sebuah organisasi yang kuat diluar pemerintah (ornop). Organisasi lokal juga merupakan sebagai modal partisipasi atau akses dari kekuatan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut akan terlihat ketiga 3 aspek yakni  akses, kontrol dan voice. Berbagai persoalan akan muncul apabila ketiga ini tidak terpenuhi di dalam masyarakat sipil. 

Oleh karena itu, good governance yang di maksud dalam buku ini bahwa sebagai sebuah pendukung atau sebuah alat yang bisa mengerakan daerah dalam hal ini mendekatkan daerah dengan Jakarta. Dengan berbagai daerah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi daerah sebagai bawaan dari pusat berdasarkan legislasi. Maka dalam buku ini, mengutipkian kata bahwa apabila mengalami perkembangan daerah harus penuhi pertama, berkembangnya kemandirian warga dalam mengola, mengelola energi yang ada, mengangkat kearifa lokal, mengorganisir kekuatan sosial, dan juga menjaga dominasi negara di pedesaan. Maka dengan demikian dalam buku ini memeberikan kita bagaimana menghidupakan desa dengan beberapa karakteristik ood governane yakni Partisipasif, transparasi, efisiensi, efektif, dan lainya demi membangun desa yang manuju desa membangun Indonesia.

Yogyakarta 8,  Juni 2015

Penulis mahasiswa Ilmu Pemerintahan kuliah di Yogyakarta