Menteri ESDM Sudirman Said dan jajarannya, Menteri PU dan Perumahan Rakyat dan jajarannya, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, Anggota DPR-RI Komisi VII Tony Wardoyo dan Wellem Wandik mengadakan pertemuan tertutup di Rimba Papua Hotel Timika Papua, Minggu (15/2/2015).
Dalam jumpa persnya, menteri ESDM Sudirman Said manyampaikan bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan yang diantaranya PT. Freeport Indonesia dan pemerintah pusat termasuk pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di wilayah telah menyepakati rencana pembangunan Smelter di Papua.
Pembangunan smelter di Papua adalah bagian dari pembangunan smelter nasional. “Jadi yang dibangun adalah National Capasility kemudian akan dibentuk tim penelaahan secara nasional,” ungkap beliau. “Kemudian smelter merupakan bagian dari pembangunan pembangunan kawasan industri yang sedang disiapkan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini bukan saja soal smelter tapi soal pembangunan kawasan industri-industri,” lanjutnya.
Selanjutnya ia menambahkan, saat ini sedang dipersiapkan pabrik pemotongan semen sebagai salah satu starting poin yang nantinya akan berkembang menjadi pabrik semen, yang mana hal ini diperlukan di Papua. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyatakan akan mendukung sepenuhnya upaya dari Pemprov Papua untuk penyiapan kawasan dan akan mencocokkannya dengan strategis nasional.
Selain itu, PT Freeport Indonesia juga akan mendukung sepenuhnya proses dan upaya untuk menerobos daerah tersulit dengan membuka infrastruktur dasar. Untuk itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan segera menyiapkan tim kerja yang akan bertugas sebagai pengelola kawasan, yang mana tim ini akan menjadi penyaring bagi siapa saja yang menjadi mitra dan investor yang akan berhubungan dengan tim pengelola kawasan.
“Harus ada tim profesional yang bekerja secara penuh untuk menjaring atau menyeleksi mitra-mitra yang bonafit, karena Papua harus jadi tanah yang dikelola dengan baik. Artinya, hanya player bonafit yang kita berikan ke depan supaya pembangunan lancar,” tegasnya.
Bukan hanya itu, pihaknya dari Kementerian ESDM juga akan segera membentuk tim yang disebut tim penelaahaan kapasitas nasional pengelolaan Smelter. Diakuinya bahwa tim ini akan memetakan kembali bagaimana melanjutkan pembangunan ke depan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk pembangunan Smelter pastinya akan didukung sepenuhnya dalam rangka bukan saja untuk membangun Smelter tapi ada kawasan industri yang harus dibangun.
Smelter salah satu aspek dari kawasan industri yang akan dibangun di Timika. Pihaknya mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan kawasan industri.
“Kita bersama-sama Freeport tentunya bisa mengembangkan kawasan industri termasuk pemanfaatan tailing dalam rangka pengembangan infrastruktur kawasan industri,”ucapnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe atas nama pemerintah dan masyarakat Papua menyampaikan terimakasih atas kebijakan nasional yang saat ini mengarah pembangunan di Papua. Gubernur mengatakan, telah disepakati bersama untuk pembangunan integrasi industri di kawasan Kabupaten Mimika. Lebih jauh diungkapkan Gubernur bahwa secara perencanaan pihaknya sudah siap hanya tinggal bagaimana menyiapkan tim untuk menyeleksi orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membangun perencanaan tersebut.
“Lahan kami sudah siapkan dan saya sudah mengumpulkan beberapa bupati di kawasan dan ternyata sudah sepakat untuk membantu dana kalau investor secara bersama-sama,”katanya.
Gubernur menjelaskan, hal ini adalah upaya pemerintah daerah untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah masih sungguh-sungguh membangun Papua karena memang Papua mengalami ketertinggalan yang cukup luar biasa.
Gubernur menambahkan, kunjungan dua menteri ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin mengungkapkan, keputusan ini adalah kebijakan nasional dan langkah pemikiran solitif dimana permasalahan yang selama ini dibicarakan menjadi arena politik tentunya akan menjadi suatu bahasan secara ekonomi untuk mendorong pengembangan.
Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib beberapa waktu lalu mengatakan, seluruh kantor Pemerintahan di Papua, DPR Papua dan MRP akan tutup apabila Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia tidak menyetujui pembangunan Smelter di Papua.
“Kalau pemerintah pusat dan Freeport tidak mengabulkan pembangunan Smelter di Papua maka lebih baik kantor Pemerintah Provinsi Papua, Bupati dan Walikota ditutup. Mengapa demikian? Karena apa yang kita minta itu adalah aspirasi masyarakat papua,untuk kesejatrahan orang papua juga,” ujarnya.
Ini bukan sekedar Pemerintahan di Priovinsi Papua akan di tutup, apabila Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia tidak menyetujui aspirasi masyarakat Papua perihal pembangunan Smelter harus dilaksanakan di Timika Provinsi ancaman atau gertakan semata agar aspirasi kita dikabulkan,akan tetapi apa yang diperjuangkan kita untuk kesejatrahan masyarakat papua semuanya di tolak oleh Pemerintah Pusat.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan apabila Smelter tidak dibangun di Papua maka Freeport Indonesia silahkan angkat kaki dan Pemerintah Papua akan mendatangkan investor baru dari Negara Cina yang siap menanamkan sahamnya dan mengolah tambang di Timika Papua.
Komentar
Posting Komentar