Apakah HAM Tidak Berlaku Bagi OPM?

Kompas - Isu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), terkadang masih saja terdengung di Papua. Namun, sayangnya apa yang didengungkan tersebut masih bersifat sepihak. Isu tersebut didesas-desuskan, digembar-gemborkan, hanya masih tertuju kepada pihak Pemerintahan atau lebih tepatnya kepada aparat keamanan. Lalu, apakah hal tersebut juga tidak berlaku bagi OPM (Organisasi Papua Merdeka) ???

Kaitannya dengan hal tersebut, ada dua hal yang perlu dipahami.

Pertama, mengenai isu pelanggaran HAM yang sering ditujukan kepada aparat keamanan.

Kedua, mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM.

Isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Aparat Keamanan.

Terkait hal ini, penulis teringat mengenai kegerangan salah satu tokoh Papua Nicholas Messet terhadap isu pelanggaran HAM yang dilontarkan oleh Perdana Mentri (PM) Vanuatu Moana Carcasses Kalosil, pada Sidang Tahunan Dewan Hak Asasi Manusia Perhimpunan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa Swiss pada tanggal 4 Maret 2014 lalu.

Dengan gerangnya, beliau menyampaikan beberapa pernyataan terkait hal tersebut.

“Pidato PM Vanuatu tersebut tidak berdasar serta mengandung unsur politis terselubung,” tegasnya dalam keterangan pers di Hotel Kaisar, Jakarta Selatan, Rabu (26/3).

“Dia bilang terjadi pelanggaran HAM setiap hari di Papua. Padahal itu foto-foto lama tahun 1970-an”, tegas beliau.

“Memang kita tidak menyangkal, benar ada pelanggaran HAM di tahun-tahun 1970-an dari Aceh sampai Papua. Ada pelanggaran HAM besar-besaran disaat orde baru memerintah. Tapi sejak tanggal 21 Mei 1998, turunnya Soeharto, pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi” tegasnya.

Pelanggaran HAM yang didesas-desuskan di Papua terutama yang ditujukan kepada aparat keamanan, sudah usang dan tak layak untuk didesas-desuskan lagi. Selain hal tersebut yakni pelanggaran HAM oleh aparat keamanan yang masih perlu diteliti kebenarannya, setidaknya seperti yang disampaikan oleh tokoh Papua Nicholas Messet, hal tersebut tidak terjadi dalam era sekarang ini. Menurutnya, Papua kini justru sedang mengalami pertumbuhan ekonomi, infrastuktur dan penegakan hukum yang baik.

Selain itu, negara kita ini merupakan negara yang berdiri di atas landasan hukum, sehingga apabila memang pernah terjadi pelanggaran HAM, pasti semuanya sudah ditangani oleh pihak yang berkewajiban melakukan hal tersebut, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM.

Bila kita berfikir secara jernih, untuk isu pelanggaran HAM yang perlu dipertanyakan saat ini, justru pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM. Betapa tidak, begitu banyak korban yang diakibatkan oleh ulah mereka selama ini.

Untuk kejadian terbaru saja, yang masih segar terjadi baru-baru ini, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh OPM dan menewaskan dua aparat kepolisian yang sedang bertugas di daerah Lanny Jaya atas nama Bripda Zulkifly dan Bripda Yoga Ginugi. Bukankah pembunuhan yang mereka lakukan adalah pelanggaran HAM ?

Beda halnya kalau penembakan yang dilakukan oleh aparat terhadap mereka, namun dikarenakan tindakan mereka yang bersenjata, yang sedang mengancam keamanan masyarakat dan aparat. Ketika mereka berusaha menembak dan membunuh masyarakat atau aparat yang sedang bertugas, kalaulah aparat terpaksa harus menembaki mereka karena tidak bisa diajak damai secara persuasif, itu bukanlah pelanggaran HAM, karena aparat memang sedang melaksanakan tugasnya yang beresikokan nyawa. Justru, tindakan mereka yang sedang mengancam keamanan masyarakat dan aparat, terlebih bersenjata dan melakukan penembakan, apalagi berhasil menewaskan aparat, justru mereka itulah yang nyata-nyata sedang melakukan pelanggaran HAM. Namun sayangnya, hal ini tidak banyak disadari oleh mereka penyeru isu kosong mengenai pelanggaran HAM di Papua selama ini, baik oleh mereka yang memang berinisiatif sendiri ataupun mereka yang hanya ikut-ikutan dikarenakan termakan hasutan.

Selain kejadian tersebut, sebelumnya sudah banyak juga pelanggaran HAM yang telah mereka (OPM)lakukan. Telah banyak upaya penyerangan dan penembakan yang mereka lakukan, baik terhadap aparat maupun masyarakat. Bukan hanya 1 atau 2 orang aparat keamanan yang telah gugur demi melaksanakan tugasnya menjaga stabilitas keamanan di Papua. Semua itu bukti nyata pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh OPM. Namun, aparat keamanan baik TNI ataupun kepolisian wilayah Papua tidak pernah mengeluh. Mereka dengan lapang dada dan bangga melaksanakan tugas mereka walau beresikokan nyawa. Mereka senantiasa dengan bangga melaksanakan tugasnya demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Papua khususnya dan bagi Indonesia pada umumnya. (Bm/Post)