Dengan perkembangan zaman di dunia ini, selalu saja menghasilkan perubahan dari tahun ke tahun secara signifikan, sehingga sangat berkembang juga cara mendidik seseorang dari yang zaman dahulu ke modern.
Pendidikan merupakan sebuah tujuan yang sah dan diakui di dunia yakni untuk memanusiakan manusia atau menciptakan manusia menjadi berkualitas serta berkarakter. Seperti yang di katakan oleh Paulo Freire “pendidikan harus berorientasi pada konsepsi dasar memanusiakan kembali manusia yang telah mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur sosial yang menindas” dalam bukunya Jakobus Odiyaipai Dumupa. Sehingga seserorang harus mempunyai sebuah pengetahuan dalam menghadapi dunia luas dimana tata kehidupan tempat lain dengan tata kehidupan tempat di besarkan dan lainya.
Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sudah sangat jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak Orang Papua yang belum mendapatkan pendidikan yang serius. Selalau saja di tindas oleh sistem militerisme Indonesia.
Namun, pendidikan di Papua ini sangat termarjinal dan sangat di tindas oleh sistem militerisme Indonesia hingga saat ini, di pelosok dan perkampungan di Papua. Dari dampaknya mendominasi militer Indonesia di pelosok dan perkampungan terjadi kegagalan eksploitasi tenaga pengajar didaerah terpencil dan perkampungan di Papua.
Sikap militerisme Indonesia tersebut terhadap masyarakat di pelosok sangat tidak bertanggung jawab sehingga kebanyakan tenaga pengajar terjadi mempesatnya guru di daerah perkotaan. Kadang-kadang di perkotaan terjadi penurunan gaji, karena tinggkat tenaga penggajarnya sangat tinggi banding perkampungan. Sehingga muncul ketidakseriusan dalam mengajar siswa/siswi di sekolah dan selanjutnya menjadi masalah besar. Lalu banyak orang yang tidak melanjutkan pendidikan, dan keluar meninggalkan dunia pendidikan dengan sikap militerisme tersebut, dan munculnya tinggkat penggangguran di perkampungan dan perkotaan sangat tinggi.
Akibatnya, dari pengangguran yang sangat tinggi, banyak orang Papua menghasilkan kesenjangan sosial antara satu sama yang lain. Misalnya perang antar suku di Timika. Bila, pandangan saya masalah ini berakar dari sikap militerisme yang tidak bertanggung jawab atas segala macam permasalahan. Sedangkan, dalam masalah itu, tidak ada pengawasan dari pihak aparat keamanan. Tidak tahu apa fungsi aparat keamanan? Kemudian, tidak mempunyai pengetahuan tentang cara hidup yang baik dan aman karena orang yang melakukan tindakan tersebut pasti orang yang belum melalui pendidikan dan mendapatkan pendidikan sederajatnya. Dengan keadaan demikian, ada beberapa masalah yang menonjol dalam pendidikan di Papua sebagai berikut.
Dominasi militer Indonesia
Di berbagai media di Indonesia selalu saja mempublikasi tentang bantuan militer Indonesia ke pulau Papua dalam mengamankan kekerasan di Papua. Tetapi kenyataannya militer dan semuanya yang sementara di Papua, tidak tahu jalan balik dan menetap disana. Dan mengacaukan kehidupan di pulau Melanesia. Selidiki permasalahan tersebut militer datang ke Papua untuk menghancurkan segala bentuk lapisan dan lembaga masyarakat di Papua. Yang paling megacaukan masa depan adalah melalui pendidikan, yang mana menakuti siswa/siswi dengan alat perlengkapan militerisme Indonesia. Sehingga sebagian siswa/siswi mengakhiri pendidikan.
Misalnya di Komopa, Kabupaten Paniai pada beberapa bulan yang lalu. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki kedalam lingkungan sekolah dan dalam kelas kemudian menakuti dan mengkacaukan sistem pembelajaran serta aktivitas belajar mengajar. Bukan saja kabupaten Paniai tetapi kabupaten yang lain lagi, seperti Puncak Jaya, Wamena, Sorong, Fakfak dan lainya.
Pendidikan Bernuansa Politik
Pendidikan di papua selalu saja bernuansa politik di setiap jenjang pendidikan. Di seluruh Papua sistem pengajaran bertolak ukur pada sitem politik Indonesia. Dari tingkat pendidikan rendah sampai yang tinggi. Di sekolah selalu mengajarkan kewarganegaraan yang berfokus pada politik dan sejarah Politik Indonesia. Namun demikian, sejarah bangsa Papua hidup dan bertumbuh sendiri dengan masyarakat adat di Papua walaupun itu tidak di ajarkan di jejang pendidikan.
Beberapa sekolah yang terdapat di Boven Diguel, disana tidak ada guru yang mengajar. Lalu militer yang ada di perbatasan Papua-PNG turun mengajar di beberapa sekolah yang ada di Boven Diguel. Yang selalu di publikasikan di media online oleh TNI. Sayangnya mengaku mengajar tetapi yang diajarkan disana adalah kewarganegaraan Indonesia, bahasa Indonesia dan pendidikan tentang pancasila. Namun selain itu, para militer yang mengajar juga memberikan ilmu-ilmu lainnya, diantaranya adalah ilmu tentang, latihan baris-berbaris, wawasan kebangsaan dan kecintaan kepada tanah air Indonesia. sedangkan pelajaran yang lain tidak di ajarkan. Hal ini merupakan pendidikan yang tidak memanusiakan manusia.
Misalnya saja di daerah perkotaan nilai yang di berikan oleh guru yang berasal dari luar Papua, pasti nilainya sangat tidak memuaskan, hal ini karena, perbedaan antara Papua dengan Indonesia paling kuat, pada setiap sekolah. Bukan saja di tingkat siswa tetapi di tinggkat perguruan tinggi pula, siapa yang berani mengangkat tentang politik daerah pasti diskriminasi pada nilai seorang Mahasiswa tersebut.
Oleh karena itu, pendidikan yang membebaskan adalah pembebasan dari belenggu penindasan, dan kebodohan sehingga manusia menjadi manusia yang seutuhnya bebas merdeka. Pendidikan memberi dan memerdekakan dalam berpikir, bersuara dan bertindak. Selain dari hal ini merupakan penindasan masih terjadi secara berpanjangan dan masih belum meyelesaikan dalam sistem militerisme dalam penindasan terhadap pendidikan yang ada.
SOURCE: BULLETIN ASRAMA DEIYAI, YOGYAKARTA
Komentar
Posting Komentar