 |
| Pramono Anung |
Liputan6.com, Jakarta: Penunjukan mantan Pangdam Iskandar Muda, Bambang Darmono sebagai Ketua Tim Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dinilai sebagai langkah awal yang bisa membantu penyelesaian masalah Papua.
"Tetapi, kalau dia (Bambang) tak mampu mensinergikan dengan pemerintan daerah dan kelompok yang kecewa dengan pemerintah, maka lembaga tersebut tidak akan banyak artinya," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat dihubungi Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (1/11).
Pram mengatakan, sejak era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), lalu Megawati Soekarno Putri dan kini SBY, dana otonomi khusus itu digelontorkan dalam jumlah yang cukup besar. Hanya saja, lanjut Pram, yang langsung dirasakan oleh masyarakat sangat kecil. "Ketika dana itu sampai ke pemerintah daerah seakan-akan langsung jadi milik kelompok atau perorangan yang dekat dengan kekuasaan. Apalagi dana itu seolah-olah tak bisa diaudit oleh pemerintah pusat," kata Pram lagi.
Itu sebabnya, lanjut Pram, banyak masyarakat yang akhirnya kecewa. Karena itu pula, pemerintah pusat tak boleh menggunakan cara yang sama untuk ke depan. (ARI)
Komentar
Posting Komentar